Korupsi Politik dan Pengawasan Pemilu

0
132

APA insentif pengawasan pemilihan umum (pemilu) terhadap pengurangan praktik korupsi politik? Pertanyaan ini semakin relevan di tengah maraknya praktik korupsi politik yang menjadi benalu dalam proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini sudah dimulai dari hulu yaitu sejak proses penyelenggaraan pemilu hingga ke hilir dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan.

Situasi itu setidaknya bisa dilihat dari data kasus korupsi yang ditangani KPK. Selama 2016 dan 2017 saja sudah ada 43 perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD (Laporan Tahunan KPK 2017). Bahkan dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Malang Moch Anton (nonaktif) terkait dengan pembahasan APBD perubahan 2015 telah menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka (3/9).

Situasi ini harus direspons dengan memperbaiki sistem pemilu untuk memitigasi munculnya calon anggota legislatif yang bermasalah dari sisi integritas. Oleh karena itu, sistem mitigasi risiko itu perlu didesain sedemikian rupa. Salah satunya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi majuĀ  sebagai calon anggota legislatif.

Namun, inisiatif itu tidak direspons secara baik oleh pengawas pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga saat ini (5/9) setidaknya sudah 12 eks narapidana kasus korupsi yang gugatannya dikabulkan Bawaslu di beberapa daerah.

Dari sisi penyelenggaraan pemilu, ini akan menjadi preseden buruk bagi daerah lain yang mencalonkan eks narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Jika semua gugatan tersebut dikabulkan, lembaga pengawas pemilu telah menjadi pintu masuk bagi bekas terpidana korupsi untuk tetap mencalonkan diri dalam pemilu.

Kewenangan pengawasan
Secara hukum, sistem pengawasan ditujukan mengawasi seluruh tahapan pemilu agar sesuai dengan regulasi/pedoman yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu. Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu eksplisit menyebutkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Implikasinya, seluruh pelaksanaan kewenangan penyelenggara pemilu harus didasarkan pada aturan yang berlaku.

Dalam konteks penetapan daftar calon anggota legislatif yang digunakan ialah PKPU 20/2018 sebagai satu-satunya pedoman teknis dalam proses pencalonan. Dengan begitu, seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, termasuk DKPP, pada prinsipnya wajib mematuhi peraturan tersebut.

Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Bawaslu kemudian menempatkan dirinya sebagai pihak yang menilai peraturan tersebut. Bahkan jika peraturan tersebut dianggap bermasalah, Bawaslu tetap bukan sebagai pihak yang berwenang untuk menilai peraturan itu. Sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu, sangat tidak tepat jika pengawas pemilu justru menjadi lembaga yang menilai regulasi yang dibuat penyelenggara pemilu yang lain.

Selain itu, proses review peraturan yang telah disahkan seyogianya ditempatkan dalam ranah judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA). Bukan justru ditempatkan dalam ranah interpretasi pengawas pemilu. Dari sisi kelembagaan, keputusan pengawas pemilu yang menyampingkan PKPU 20/2018 ialah tindakan tidak profesional dan patut diduga sebagai bentuk pelanggaraan etika penyelenggaraan pemilu.

sumber : mediaindonesia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here